Bupati Berau Sri Juniarsih Mas.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kemarau berkepanjangan membuat kondisi lahan semakin kering, sementara sektor pertanian mulai merasakan dampaknya. Ditambah lagi dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat panas ekstrem.

Menghadapi kondisi ini Pemerintah Kabupaten Berau tidak ingin hanya menunggu hujan turun dengan sendirinya. Pemkab Berau mengajukan permintaan rekayasa cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu mengatasi situasi yang sedang terjadi.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, komunikasi dengan BNPB telah dilakukan. Pemerintah daerah juga berupaya menggandeng TNI apabila pelaksanaan rekayasa cuaca nantinya mendapat persetujuan.

“Kami sedang melakukan komunikasi dengan BNPB untuk dibantu, bekerja sama dengan TNI, untuk segera mungkin melakukan rekayasa hujan buatan,” ujar Sri Juniarsih, Kamis (20/8/2026).

Permohonan tersebut bukan tanpa alasan, kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Ketersediaan air menjadi semakin terbatas, sementara kebutuhan sektor pertanian terus berjalan. Pada saat yang sama, lahan dan vegetasi yang mengering membuat potensi karhutla ikut meningkat.

Sebelum mengajukan rekayasa cuaca, Pemkab Berau bersama masyarakat telah melakukan berbagai ikhtiar untuk menghadapi kekeringan. Salah satunya dengan melaksanakan salat istisqa.

Rekayasa cuaca menjadi salah satu upaya lain yang kini diajukan kepada pemerintah pusat, Sri Juniarsih menjelaskan, permohonan dukungan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat kepada Kementerian terkait dan BNPB. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Timur, TNI, dan Polri.

“Saya sudah melakukan komunikasi dengan gubernur. Tembusan surat itu kepada TNI, Polri, kementerian yang terkait dan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Kita masih menunggu jawaban dari BNPB,” katanya.

Dengan demikian, Pemkab Berau saat ini masih menunggu kepastian apakah dukungan rekayasa cuaca dapat diberikan. Jika disetujui, Pemkab Berau berharap pelaksanaannya dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan secara optimal.

Mengingat tambahnya, kekeringan menjadi persoalan yang sangat serius bagi sektor pertanian. Dan air bukan hanya dibutuhkan untuk mempertahankan tanaman yang sedang tumbuh, tetapi juga menentukan keberlanjutan musim tanam berikutnya.

Dampak kekeringan terlihat di Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur. Pada musim tanam gadu 2026, sekitar 118,7 hektare lahan ditanami padi. Namun, dari luasan tersebut, sekitar 75 hektare berhasil dipanen, sedangkan 11,5 hektare mengalami gagal panen akibat kekeringan.

Produktivitas rata-rata lahan yang berhasil dipanen mencapai sekitar 3,19 ton per hektare. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang dapat mencapai sekitar 4,5 ton per hektare.

Penurunan produktivitas itu menjadi salah satu gambaran bahwa kemarau tidak hanya terlihat dari tanah yang mengering, tetapi juga mulai berdampak terhadap produksi pangan.

Jika kondisi tersebut berlangsung lebih lama, tekanan terhadap petani dan ketahanan pangan daerah berpotensi semakin besar. Karena itu, upaya mendatangkan hujan menjadi salah satu langkah yang diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan tersebut.

Persoalan kekeringan juga tidak berhenti pada sektor pertanian. Ketika lahan semakin kering, potensi kebakaran hutan dan lahan ikut meningkat.

Sri Juniarsih secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kondisi saat ini terlalu berisiko untuk melakukan pembakaran lahan.

“Saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dalam meluaskan lahan kita. Karena kondisinya sangat kering saat ini, kita harus mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan kita bersama,” tegasnya.

Selain meminta bantuan rekayasa cuaca, Pemkab Berau juga menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi karhutla. Sri Juniarsih mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan dukungan dalam penanganan di lapangan. Dukungan tersebut antara lain berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi unit-unit yang melakukan penanganan. (sep/FN)